Sebagaimana dibahas sebelumnya, perubahan nama dari Yatsrib ke Madinah merupakan suatu langkah strategis dalam rangka membentuk suatu masyarakat yang berperadaban. Madinah yang akar katanya berarti kepatuhan mengindikasikan adanya idealita suatu masyarakat yang dicita di kota hijrah tersebut yaitu masyarakat yang patuh kepada hukum atau aturan sebagai tiang pancang masyarakat beradab.

Manusia adalah makhluk social (zoon politicon, al-insanu madaniyun bi al-thabl) sehingga tidak mungkin hidup dengan baik dalam isolasi. Sementara itu, persyaratan kehidupan sosial adalah adanya peraturan yang disepakati dan dipatuhi bersama. Peraturan itu dapat berupa ajaran kegamaan yang bersumber dari wahyu Ilahi, dapat pula dari hasil perjanjian antara sesama anggota masyarakat.

Masyarakat beradab harus menghormati dan mentaati perjanjian-perjanjian itu sama dengan keharusan menghormati dan mentaati perjanjian antara manusia dengan Tuhan, yaitu berupa ajaran agama.

Mungkin ini lah sebabnya dalam Al-Qur’an ada peringatan bahwa kezhaliman tiranik akan muncul dari orang yang gaya hidupnya egoistis, kehilangan kesadaran sosial karena merasa cukup dengan dirinya sendiri dan tidak perlu kepada orang lain.Sikap-sikap mengabaikan dan melanggar hukum serta aturannya adalah tiranisme (thugyari) yang dalam berbagai kisah dalam Al-Qur’an digambarkan sebagai permusuhan kepada Allah.

Dalam hal keteguhan berpegang kepada hukum dan aturan itu masyarakat Madinah dipimpin Nabi Muhammad SAW telah memberi keteladanan yang sebaik-baiknya. Sejalan dengan perintah Allah kepada siapa pun agar menunaikan amanat-amanat yang diterima dan menjalankan hukum aturan manusia dengan asli, masyarakat Madinah adalah masyarakat hukum dan keadilan dengan tingkat kepastian yang sangat tinggi.

Kepastian itu melahirkan rasa aman pada masyarakat, sehingga masing-masing warga dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan mantap, tanpa khawatir akan berakhir dengan hasil yang berbeda dari harapan. Kepastian hukum itu pangkal dari paham yang amat teguh bahwa semua orang adalah sama dalam kewajiban dan hak dalam mahkamah, dan keadilan tegak karena hukum dilaksanakan tanpa membedakan latar belakang sosial ekonomi para pihak yang bersengketa.

Ajaran tentang keharusan mutlak melaksanakan hukum dengan adil dan merata itu banyak dijumpai dalam Al-Qur’an. Bahkan, disebutkan sekali pun harus menimpa kedua orangtua sendiri dan karib kerabat.  Nabi Muhammad SAW juga

menegaskan bahwa kehancuran bangsa-bangsa terdahulu adalah karena jika “orang kecil” melanggar pasti dihukum, sedangkan bila yang melanggar itu “orang penting” maka dibiarkan berlalu.

Dalam rangka menegakkan aturan dan hukum atas semua warga Madinah itu, Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan Allah untuk mendorong dan mewajibkan kelompok-kelompok non-Muslim melaksanakan ajaran hukum mereka, sesuai dengan prinsip pluralitas dan otonomi kelompok-kelompok sosial yang beliau kembangkan. Kaum Yahudi Madinah diwajibkan menegakkan hukum Taurat demikian juga kaum Nasrani dengan Injil mereka disertai penegasan bahwa jika mereka tidak melakukan hal itu mereka tidak lah beriman (kepada agama mereka sendiri).

Berkenaan dengan ini menurut Ibn Taymiyah, kaum Salaf bahkan berpendapat bahwa ketentuan hukum dan ajaran dalam kitab-kitab suci yang terdahulu tetap berlaku untuk umat Islam, selama tidak jelas-jelas ketentuan-ketentuan itu telah diganti atau dihapus oleh ajaran berikutnya.Bahkan konsep tentang “hapus menghapus” ini menurut Ibnu Taymiyah tidak hanya terjadi dalam konteks deretan datangnya agama-agama, tapi juga dalam konteks perkembangan dalam agama itu sendiri

Sumber : Buku “ Muhammad SAW, The Super Leader, Super Manager oleh Dr. Muhammad Syafii Antonio, M. Ec